Tak Ada Perwakilan Di Indonesia, Politisi DPR Dukung Telegram Diblokir

 Nasional

JAKARTA, – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Bobby Adhityo Rizaldi menyambut baik langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram. Sebab, aplikasi berbasis smartphone tersebut dianggap memuat banyak konten soal radikalisme.

“Saya menyambut baik utamanya bila pemblokiran tersebut buat mencegah diseminasi konten radikal dan negatif dari 12 DNS telegram. Memang disinyalir komunikasi yg dikerjakan oleh jaringan sel teroris banyak memakai kanal-kanal ini,” kata Bobby ketika dihubungi, Minggu (16/7/2017).

Politisi Partai Golkar ini menilai, pemblokiran memang perlu dikerjakan apalagi bila pemilik Telegram tak melakukan tindakan apa-apa terhadap 17-ribuan konten yg membahayakan NKRI.

“Dan utamanya itikad Telegram yg tak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, yg artinya memang tak berniat memberikan kontribusi komersial seperti pajak,” ucapnya.

Menurutnya, aplikasi dari Russia ini juga ‘rentan’ menjadi wadah mobilisasi proxy war.

“Apalagi Telegram platform yg diberitakan banyak dipakai oleh sel-sel ISIS. Bahkan FSB, kantor Intelijen Rusia pun telah menyatakan Telegram sudah melanggar UU, masa pemerintah RI malah membiarkan,” ucapnya.

Baca: Teroris Pengguna Telegram, Kasus Bom Thamrin hingga Penusukan Polisi di Masjid Falatehan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, penggunaan aplikasi Telegram cukup masif digunakan oleh kelompok teroris. Telegram memiliki sejumlah keunggulan yg dianggap menguntungkan buat kelompok tersebut karena privasi penggunanya terjamin.

“Ini jadi problem dan jadi tempat saluran komunikasi paling favorit oleh kelompok teroris,” ujar Tito di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (16/7/2017).

Tito mengatakan, anggota group chat di Telegram dapat mencapai 10.000 orang. Terlebih lagi, grup di aplikasi tersebut dienkripsi dan sulit dideteksi.

Karena Telegram menjamin privasi penggunanya sehingga sulit disadap. Tito mengatakan, pemblokiran ini antara yang lain tindaklanjut permintaan Polri buat mengatasi persoalan tersebut.

TV Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, laporan tentang konten negatif di media sosial setiap tahunnya kian meningkat.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Anda telah membaca berita Tak Ada Perwakilan di Indonesia, Politisi DPR Dukung Telegram Diblokir. Silahkan Komentar dibawah. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.