Wiranto: Ormas Yang Dibubarkan Berhak Menggugat Ke Pengadilan

 Nasional

JAKARTA, – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah anggapan bahwa pemerintah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Wiranto menegaskan bahwa ormas yg dibubarkan memiliki kesempatan buat menggugat keputusan pemerintah tersebut ke pengadilan.

“Pemerintah sangat hati-hati bagi merumuskan Perppu ini. Tidak sewenang-wenang. Setelah Perppu ini keluar, toh ormas yg dinilai menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, menentang NKRI dan dicabut izinnya, masih berhak bagi masuk ke ranah peradilan. Masih berhak buat menggugat,” ujar Wiranto, ketika memberikan informasi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017).

Menurut Wiranto, pemerintah memberikan kebebasan buat masyarakat bagi mendirikan ormas sesuai dengan prinsip demokrasi.

Baca: Istana Persilakan HTI Gugat Perppu Ormas ke MK

Namun, kebebasan itu harus dibatasi secara hukum melalui undang-undang.

“Kebebasan berserikat, menyatakan pendapat, tetapi bukan kebebasan yg sebebas-bebasnya. Bukan kebebasan tanpa batas, ada batasan itu, ada batasan hukum melalui UU,” kata Wiranto.

Dia menjelaskan, perppu tersebut tak bertujuan bagi membubarkan ormas, melainkan buat mengatur, memberdayakan dan mendayagunakan ormas.

“Tolong ini dipahami betul, jangan dibalik-balik bahwa pemerintah seakan-akan ingin menghabisi Ormas Islam,” ujar Wiranto.

Perppu Ormas mengatur mengenai penerapan asas hukum administrasi contrario actus.

Baca: HTI Akan Gugat Perppu Ormas ke MK

Asas tersebut mengatur bahwa lembaga yg mengeluarkan izin atau yg memberikan pengesahan ormas juga mempunyai wewenang buat mencabut atau membatalkannya.

Bagian penjelasan Pasal 61 ayat (3) menyatakan, penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat informasi terdaftar dan pencabutan status badan hukum adalah sanksi yg bersifat segera dan langsung bisa dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pencabutan surat informasi terdaftar dan pencabutan status badan hukum dikerjakan terhadap Ormas yg menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yg bertentangan dengan Pancasila.

Sementara, penjelasan Pasal 59 ayat (4) menyebutkan bahwa yg dimaksud dengan ajaran atau paham yg bertentangan dengan Pancasila antara yang lain ajaran Ateisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham yang lain yg bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

TV “PERPPU Untuk Bubarkan Ormas Anti-Pancasila”

Sumber: http://nasional.kompas.com

Terima kasih telah membaca berita Wiranto: Ormas yang Dibubarkan Berhak Menggugat ke Pengadilan. Silahkan Komentar dibawah. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.