Sesuai Perppu, Pemerintah Diminta Segera Bubarkan Ormas Anti-Pancasila

 Nasional

JAKARTA, – Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa pemerintah perlu bertindak tegas pasca-penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Menurut dia, pemerintah perlu mencabut izin dan membubarkan organisasi yg dinilai anti-Pancasila sebagaimana diatur dalam perppu tersebut.

“Saya sarankan langsung eksekusi, kalau tak wibawa pemerintah mampu dipertanyakan. Setelah diundangkan perppu otomatis berlaku,” dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Cemas Perppu Ormas’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Di sisi lain, lanjut Sugeng, salah sesuatu syarat penerbitan perppu adalah adanya situasi kegentingan memaksa berdasarkan pandangan subyektif pemerintah.

 

Baca: Terbitnya Perppu Ormas Dinilai Akibat Kurang Pendekatan dan Panik

Oleh sebab itu, alasan kegentingan memaksa sebagai salah sesuatu dasar sikap pemerintah mulai dipertanyakan.

“Karena ada kegentingan memaksa sebagai wilayah legal pemerintah buat menentukan. Jangan sampai nanti sikap pemerintah justru dipertanyakan,” tuturnya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa ormas yg dibubarkan memiliki kesempatan buat menggugat keputusan pemerintah tersebut ke pengadilan.

Dia pun membantah anggapan pemerintah mulai bertindak sewenang-wenang dengan penerbitan Perppu Ormas.

Baca: PKB Dorong Partai Koalisi Bertemu Samakan Persepsi soal Perppu Ormas

“Pemerintah sangat hati-hati bagi merumuskan Perppu ini. Tidak sewenang-wenang. Setelah Perppu ini keluar, toh ormas yg dinilai menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, menentang NKRI dan dicabut izinnya, masih berhak bagi masuk ke ranah peradilan. Masih berhak bagi menggugat,” ujar Wiranto ketika memberikan informasi di Kemenko Polhukam, Jumat (14/7/2017).

Sebelumnya berbagai pihak mengkritik langkah pemerintah saat hendak membubarkan ormas yg dianggap anti-Pancasila, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah memilih menerbitkan perppu dengan mengubah aturan UU Ormas dibanding menempuh jalan pengadilan. Perppu ini menghapus pasal yg menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum dapat segera dikerjakan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Pemerintah dinilai tak memiliki alasan kegentingan buat menerbitkan perppu. Langkah pemerintah itu juga dinilai sebagai ancaman buat demokrasi.

Pemerintah dianggap mengambil jalan pintas dalam membubarkan ormas. Pemerintah tidak mengikuti aturan pemberian sanksi yg diatur dalam UU No 17 tahun 2013.

TV Pemerintah kian membuktikan keseriusannya buat menghalau organisasi masyarakat yg dinilai radikal dan anti pancasila.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Anda sudah membaca berita Sesuai Perppu, Pemerintah Diminta Segera Bubarkan Ormas Anti-Pancasila. Silahkan Bagikan berita ini. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.