Negara Rugi Rp 2,3 Triliun Di Proyek E-KTP, KPK Yakin Hanya Kembali Setengahnya

 Nasional

JAKARTA, – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata tidak percaya pihaknya bisa mengembalikan segala kerugian negara atas masalah korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

“Proyek e-KTP, kerugian negaranya berdasarkan hitungannya BPKP Rp 2,3 triliun. Saya tak percaya sampai setengahnya itu dapat kami kembalikan (ke negara),” ujar Alexander dalam acara sosialisasi antikorupsi sejak dini di Sekretariat KWI, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Hingga ketika ini, KPK mengklaim sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 250 miliar dalam masalah korupsi e-KTP.

Alexander tak menjelaskan alasan KPK pesimistis terkait hal tersebut. Meski demikian, Alexander menilai, hal tersebut yaitu hal yg wajar.

(Baca juga: Pimpinan KPK Pastikan Penanganan Kasus E-KTP Tak Akan Kecewakan Publik)

Sebab, berdasarkan pengalaman, penegak hukum memang biasanya jarang dapat mengembalikan sebuah kerugian negara seutuhnya. Apalagi, menurut Alexander, tindakan korupsi proyek e-KTP diduga kuat dikerjakan oleh orang-orang utama di negara ini.

“(Perkara korupsi e-KTP) itu menyangkut pejabat-pejabat tinggi semuanya juga,” ujar Alexander.

KPK mulai memanggil para anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2009-2014 yg pada minggu kemarin tak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi bagi perkara pengadaan e-KTP, Jumat (14/7/2017).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan para saksi yg mulai dipanggil besok sebagian besar adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yg minggu dulu tak hadir pada panggilan KPK buat pemeriksaan masalah e-KTP.

“Minggu ini memang KPK menjadwalkan ulang sejumlah saksi yg belum hadir pada pekan lalu, saat kalian panggil dan kalian agendakan bagi diperiksa dalam perkara KTP elektronik bagi tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong),” kata Febri, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Untuk diketahui, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto adalah saksi pada minggu dahulu yg tak hadir pada pemanggilan KPK. Saat itu Novanto beralasan sakit.

Sampai Kamis minggu ini, KPK belum pernah mengagendakan lagi pemeriksaan Novanto yg kini menjabat sebagai ketua DPR.

 

TV Saat ini KPK sudah menerima uang sebesar 250 miliar rupiah dari mereka yg diduga terlibat korupsi KTP elektronik. Sumber uang berasal dari korporasi atau vendor yg terlibat pengadaan, pihak swasta, hingga anggota DPR. Ketua KPK menolak menyebutkan siapa anggota DPR, yg mengembalikan uang korupsi e-KTP. Namun sempat beredar informasi, anggota dewan yg mengembalikan uang e-KTP berjumlah 13 orang. Ketua KPK juga menegaskan pengembalian uang tak menghapus tindak pidana, cuma memperlihatkan iktikad baik.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Anda telah membaca berita Negara Rugi Rp 2,3 Triliun di Proyek E-KTP, KPK Yakin Hanya Kembali Setengahnya. Silahkan Komentar dibawah. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.