Wiranto: Apa Salahnya Menyelamatkan Bangsa Dari Ancaman Ideologi?

 Nasional

JAKARTA, – Menko Polhukam Wiranto mengomentari pendapat sejumlah kelompok masyarakat terkait unsur kegentingan menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017.

Perppu itu menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan.

Wiranto menegaskan bahwa pembentukan Perppu tersebut bagi menyelamatkan kehidupan berbangsa dari ancaman ideologi yg ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945

“Perppu itu kan kepentingan nasional, bagi menyelematkan bangsa Indonesia dari ancaman, termasuk dari ancaman ideologi,” ujar Wiranto ketika ditemui usai menghadiri peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional di TMII, Jakarta Timur, Kamis (13/7/2017).

“Dengan demikian, Perppu itu harus didukung seluruh pihak buat menyelematkan bangsa, menyelamatkan generasi berikutnya, menyelematkan NKRI, Pancasila dan UUD 1945 yg yaitu konsensus nasional. Apa salahnya sih menyelamatkan bangsa dari ancaman ideologi?” tambah Wiranto.

(baca: Jokowi Hormati Langkah HTI Gugat Perppu Ormas ke MK)

Wiranto menjelaskan, dengan adanya Perppu Ormas, bukan berarti pemerintah mampu sewenang-wenang dalam membubarkan ormas.

Kewenangan mencabut status badan hukum dan membubarkan sebuah ormas oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, lanjut Wiranto, harus melalui pengkajian.

“Saat ini ada sekitar 344.000 ormas di Indonesia. Perppu itu kan payung hukum, dari situ nanti Kemenkumham dan Kemendagri meneliti ormas mana yg yaitu ancaman,” kata Wiranto.

(baca: Alasan Yusril Ajukan Permohonan Pembatalan Perppu Ormas ke MK)

Sebelumnya, kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan unsur kegentingan sebagai dasar pembentukan Perppu.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 ada tiga prasyarat penerbitan Perppu, merupakan adanya kebutuhan mendesak buat menyelesaikan persoalan hukum secara cepat berdasarkan UU, adanya kekosongan hukum karena UU yg dibutuhkan belum ada atau tak memadai, dan kekosongan hukum tak bisa diatasi dengan prosedur normal pembuatan UU.

“Berdasarkan putusan MK No. 138 tahun 2009 penerbitan Perppu harus berdasarkan tiga syarat, salah satunya kegentingan atau kondisi mendesak. Kegentingan memaksa apa yg ada di kepala Presiden terkait penerbitan Perppu itu?” ujar Yusril ketika memberikan informasi pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

(baca: Kontroversi Isi Perppu Ormas, Bukti Keberanian atau Jalan Pintas?)

Perppu ini menghapus pasal yg menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum mampu segera dikerjakan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia yg dianggap anti-Pancasila.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Anda telah membaca berita Wiranto: Apa Salahnya Menyelamatkan Bangsa dari Ancaman Ideologi?. Silahkan Bagikan berita ini. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.