Penjelasan Wiranto Soal Kewenangan Pemerintah Bubarkan Ormas

 Nasional

JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan mengenai kewenangan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) anti-Pancasila yg diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut Wiranto, pencabutan status badan hukum dan pembubaram tak serta merta dikerjakan sebelum ada proses pengkajian.

“Saat ini ada sekitar 344 ribu ormas di Indonesia. Perppu itu kan payung hukum, dari situ nanti Kemenkumham dan Kemendagri meneliti ormas mana yg yaitu ancaman buat kelangsungan hidup sebagai bangsa,” ujar Wiranto ketika ditemui usai menghadiri peringatan Hari Antinarkotika Internasional di TMII, Jakarta Timur, Kamis (13/7/2017).

Wiranto menegaskan bahwa semua ormas yg ada memiliki kewajiban buat menolong pemerintah dalam mencapai tujuan nasional.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah berhak menindak tegas ormas yg memiliki tujuan mengubah konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tatkala ormas itu harus menolong pemerintah bagi mencapai tujuan nasional, tetapi gerakannya ingin mengubah NKRI menjadi negara lain, maka dibuatlah perppu supaya ada langkah hukum buat mencegah itu,” kata dia.

Pasal 61 ayat (1) Perppu Ormas menyatakan bahwa sanksi administratif yg diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan surat informasi terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Artinya, peringatan tertulis tak lagi diberikan secara bertahap.

Pasal tersebut menghapus ketentuan di UU Ormas yg mengatur pembubaran ormas berbadan hukum harus melalui dua tahapan, merupakan pemberian sanski administratif berupa tiga kali peringatan tertulis.

(Baca juga: Kontroversi Isi Perppu Ormas, Bukti Keberanian atau Jalan Pintas?)

Sebelum dihapus, Pasal 64 UU Ormas menyebutkan, seandainya surat peringatan ketiga tak digubris, pemerintah dapat menghentikan bantuan dana dan melarang sementara kegiatan mereka selama enam bulan.

Dengan catatan, seandainya ormas tersebut berskala nasional, harus ada pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, seandainya sampai 14 hari tak ada balasan dari Mahkamah, pemerintah milik wewenang menghentikan sementara kegiatan mereka.

Dalam Pasal 68, seandainya ormas masih berkegiatan padahal telah dihentikan sementara, pemerintah mampu mencabut status badan hukum mereka, yang berasal mendapat persetujuan dari pengadilan.

Bagian penjelasan Pasal 61 ayat (3) menyebutkan, penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat informasi terdaftar dan pencabutan status badan hukum adalah sanksi yg bersifat segera dan langsung bisa dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(Baca juga: Sanksi Pidana pada Perppu Ormas Dinilai Mengancam Kebebasan Berserikat)

TV Desakan Pembubaran Ormas Radikal Anti Pancasila

Sumber: http://nasional.kompas.com

Terima kasih telah membaca berita Penjelasan Wiranto soal Kewenangan Pemerintah Bubarkan Ormas. Silahkan Bagikan berita ini. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.