Demokrat Akan Tolak Perppu Ormas

 Nasional

JAKARTA, – Partai Demokrat mulai menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai, penerbitan perppu tersebut tak memenuhi syarat kegentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

“Tak ada alasan yg genting dan memaksa sebagai syarat penting menerbitkan perppu sebagaimana dimintakan UUD 1945,” kata Hinca kepada , Selasa (13/7/2017).

Hinca menilai tak ada kegentingan yg memaksa sehingga pemerintah harus menerbitkan Perppu Ormas. Sebab, aturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas telah mengatur mengenai mekanisme pembubaran ormas melalui pengadilan.

Hinca pun memastikan fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat RI mulai menolak Perppu Ormas. Ia berharap mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat juga bersikap serupa.

“Perppu ini berpotensi ditolak bagi mendapatkan persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat RI,” ucap Hinca.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (12/7/2017) siang.

(Baca juga: Kontroversi Isi Perppu Ormas, Bukti Keberanian atau Jalan Pintas?)

Perppu ini menghapus pasal yg menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum dapat segera dikerjakan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI yg dianggap anti Pancasila.

(Baca: Sesuai Perppu, Mendagri dan Menkumham Berhak Cabut Izin Ormas)

TV Desakan Pembubaran Ormas Radikal Anti Pancasila

Sumber: http://nasional.kompas.com

Anda telah membaca berita Demokrat Akan Tolak Perppu Ormas. Silahkan Komentar dibawah. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.