Wiranto: Kemenkumham Akan Miliki Wewenang Pencabutan Izin Ormas

 Nasional

JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuturkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai memiliki kewenangan buat mencabut atau membatalkan izin pembentukan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Kementerian Hukum dan HAM mulai memiliki kewenangan mencabut atau membatalkan izin pembentukan ormas yg bertentangan dengan Pancasila,” ujar Wiranto ketika memberikan informasi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto ketika konferensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) tentang Ormas di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan./ANDREAS LUKAS ALTOBELI Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto ketika konferensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) tentang Ormas di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Wiranto menjelaskan, ketika ini UU Ormas tak mewadahi asas hukum administrasi contrario actus.

Asas tersebut mengatur ketentuan bahwa lembaga yg mengeluarkan izin atau yg memberikan pengesahan adalah lembaga yg seharusnya mempunyai wewenang buat mencabut atau membatalkannya.

Oleh karena itu, pemerintah memasukkan ketentuan tersebut ke dalam Perppu Nomor 2 tahun 2017.

“Tidak ada asas hukum administrasi contrario actus, artinya lembaga yg berwenang memberi izin juga harus memiliki kewenangan mencabut,” tutur Wiranto.

Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto ketika konferensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) tentang Ormas di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan./ANDREAS LUKAS ALTOBELI Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto ketika konferensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) tentang Ormas di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

(Baca: Wiranto Ungkap Kekurangan UU Ormas yg Jadi Urgensi Terbitnya Perppu)

Selain itu, lanjut Wiranto, pemerintah memperluas definisi mengenai ajaran dan tindakan yg bertentangan dengan Pancasila.

Dalam UU Ormas, dituliskan bahwa yg bertentangan dengan Pancasila adalah ateisme, komunisme, dan marxisme-leninisme.

“Tetapi ada ajaran yang lain yg dapat menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila, yg diarahkan bagi mengganti Pancasila kita, mengganti eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tak tercakup dalam undang-undang lama,” kata dia.

(Baca: Ini Tiga Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Perppu Ormas)

TV Desakan Pembubaran Ormas Radikal Anti Pancasila

Sumber: http://nasional.kompas.com

Anda sudah membaca berita Wiranto: Kemenkumham Akan Miliki Wewenang Pencabutan Izin Ormas. Silahkan Bagikan berita ini. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.