Tanpa Izin Mendagri, Anies Tak Bisa Rombak PNS Pada 6 Bulan Awal Masa Jabatannya

 Nasional

JAKARTA, – Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyampaikan gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan belum mampu merombak PNS DKI pada 6 bulan masa jabatannya sejak Oktober 2017.

Saefullah menyampaikan Anies harus meminta izin kepada Kementerian Dalam Negeri terlebih lalu seandainya ingin melakukan perombakan itu.

“Nanti Pak Anies masuk belum tentu dia serta merta melakukan pelantikan atau perombakan karena itu kan di akhir tahun anggaran. Kalau beliau mau melakukan evaluasi ya nanti Januari. Itu boleh sepanjang mendapat izin dari Kemendagri,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (12/7/2017).

Dengan demikian, kata Saefullah, Anies baru dapat merombak tanpa meminta izin terlebih lalu ke Kemendagri pada April 2018.

Baca: Rotasi PNS DKI Juga Terkait Persiapan Pemerintahan Anies-Sandiaga

Pada April, Anies bebas menentukan pejabat yg mulai membantunya mewujudkan visi dan misi. Saefullah menyampaikan peraturan tersebut berlaku bagi Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ketika ini.

Djarot tak dapat merombak PNS ketika masa jabatannya kurang dari 6 bulan seperti ketika ini. Asalkan Djarot memperoleh izin dari Kemendagri.

“Untuk masa transisi ini, dalam UU Pemilu gubernur mampu saja ganti pejabat tetapi harus bisa persetujuan Mendagri, itu yg kami tempuh,” ujar Saefullah.

Besok, Djarot mulai merotasi PNS DKI dari eselon II hingga eselon IV. Djarot mulai merotasi 18 pejabat eselon II, 62 pejabat eselon III, dan 146 pejabat eselon IV.

Baca: Sudirman Said: Kalaupun Anies-Sandi Ganti Direksi BUMD, Itu Akan Profesional

TV Selamat Datang Gubernur Baru Jakarta – Dua Arah (Bag 1)

Sumber: http://megapolitan.kompas.com

Terima kasih telah membaca berita Tanpa Izin Mendagri, Anies Tak Bisa Rombak PNS pada 6 Bulan Awal Masa Jabatannya . Silahkan Bagikan berita ini. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.