Pemerintah Harap DPR Terima Perppu Ormas

 Nasional

JAKARTA, – Pemerintah berharap Dewan Perwakilan Rakyat menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

“Kami mohon Perppu ini disadari, dimengerti dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat, tentu termasuk teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat RI,” ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Wiranto menegaskan, Perppu itu bukan semata-mata kepentingan pemerintah. Perppu itu diterbitkan demi kepentingan nasional.

(baca: Ini Tiga Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Perppu Ormas)

Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto ketika konferensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) tentang Ormas di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan./ANDREAS LUKAS ALTOBELI Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto ketika konferensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) tentang Ormas di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sebab, pemerintah melihat munculnya organisasi masyarakat yg menganut ideologi selain Pancasila. Keberadaan ormas itu dinilai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh sebab itu, pemerintah harus turun tangan mengatasinya. Sementara, undang-undang yg ada tak memadai buat menyelesaikan masalah itu.

“Saya telah mengatakan Perppu ini substansinya adalah perubahan dari UU Nomor 17 yg tak lagi memadai, tak lagi dapat meredam merawat persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus ancaman kemunculan ideologi yang lain yg merebak di Indonesia,” ujar Wiranto.

(baca: Menkumham: Perppu Pembubaran Ormas Tak Hanya buat HTI)

Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto ketika konferensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) tentang Ormas di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan./ANDREAS LUKAS ALTOBELI Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto ketika konferensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) tentang Ormas di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Wiranto memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Tugas pemerintah melindungi segenap bangsa bagi perdamaian Indonesia yg diwujudkan dalam berbagai kebijakan, termasuk menerbitkan Perppu ini yg tentu tetap mengacu pada UUD 1945,” lanjut dia.

Pemerintah memilih menerbitkan perppu buat membubarkan ormas yg dianggap anti-Pancasila, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah menganggap UU Ormas ketika ini tak memungkinkan buat melakukan pembubaran tersebut. Oleh karena itu, perlu ada perppu.

Nantinya, Perppu tersebut dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat buat dibahas hingga akhirnya diambil keputusan apakah diterima menjadi UU atau tidak.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Terima kasih telah membaca berita Pemerintah Harap DPR Terima Perppu Ormas. Silahkan Bagikan berita ini. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.