KPU Tetap Rapat Konsultasi Dengan DPR-Pemerintah Meski Tak Mengikat

 Nasional

JAKARTA, – Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya belum membahas terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yg menyatakan hasil pertemuan konsultasi antara KPU dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tak mengikat.

“Secara kelembagaan kalian belum melakukan pertemuan bagi membahas tindak lanjut putusan MK tersebut,” ujar Arief ketika ditemui di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Aturan konsultasi tersebut tertuang dalam Pasal 9 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Meski demikian Arief menekankan bahwa KPU mulai tetap melakukan meeting konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah terkait pembahasan Peraturan KPU (PKPU).

“Kalau dilihat dari subtansi, ini putusannya itu cuma beberapa yg diperhatikan. Pertama soal pertemuan konsultasi masih tetap berlangsung,” ujar Arief.

Di sisi lain, Arief juga menekankan, hasil rekomendasi pertemuan konsultasi sifatnya tak mengikat.

Mengingat, kata Arief, terdapat perbedaan pendapat dalam pertemuan konsultasi dan tak menutup kemungkinan KPU mulai menjalankan hasil rekomendasi seandainya dinilai sesuai dengan ketentuan.

“Kedua, rekomendasi yg keluar ketika pertemuan konsultasi itu tak mengikat. Jadi mampu saja terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau KPU meyakini itu sesuai dengan ketentuan, ya kalian mulai melakukan (rekomendasi) itu,” kata dia.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa hasil dari pertemuan konsultasi antara KPU dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tak berlaku mengikat.

(Baca: MK Putuskan Rapat Konsultasi KPU, DPR, dan Pemerintah Tak Mengikat)

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan uji materi Pasal 9 Huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yg digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

MK menilai bahwa kewajiban konsultasi tidak menyalahi undang-undang. Namun, frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” dinilai menyandera KPU.

(Baca: Apa Pertimbangan MK Putuskan Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Tak Mengikat KPU?)

TV Komisi Pemilihan Umum resmi memulai persiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2018.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Terima kasih telah membaca berita KPU Tetap Rapat Konsultasi dengan DPR-Pemerintah Meski Tak Mengikat. Silahkan Komentar dibawah. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.