Kerap Dituduh Melakukan Kriminalisasi Ulama, Ini Jawaban Kapolri

 Nasional

JAKARTA, – Kepolisian Repubik Indonesia (Polri) kini genap nerusia 71 tahun. Dalam perjalanannya, Polri menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum.

Belakangan, sebagian masyaarakat merasa kinerja Polri tak proporsional sehingga muncul tuduhan upaya kriminalisasi ulama kepada korps tribrata.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menjawab tuduhan tersebut dalam acara “Satu Meja” di TV, Sabtu (8/7/2017).

Baca juga: Polri: Tidak Mungkin Ada Kriminalisasi Ulama

Tito menilai, klaim kriminalisasi ulama yg ditujukan kepada Polri yaitu upaya ofensif yg dikerjakan oleh sekelompok pihak terhadap upaya Polri dalam menegakkan hukum.

Ia menambahkan, kriminalisasi berarti mengada-adakan sebuah masalah tanpa adanya aturan dan fakta yg mengikatnya.

Dalam setiap upaya penegakan hukum, Tito menegaskan, Polri terus berpegang pada aturan dan fakta yg ada.

“Nah, kalau kami lihat yg dikatakan kriminalisasi ulama tadi, kami lihat perbuatannya. Ada yg dikenakan pasal makar, pasal pornogarfi, pasal makar apakah ada fakatnya. Ya, faktanya ada. Ada rapatnya. Upaya bagi menggulingkan pemerintah yg sah,” ujar Tito.

Begitu pula tuduhan kriminalisasi ulama dalam masalah pornografi. Ia mengatakan, ada fakta dan aturan yg mengikat terkait hal tersebut.

Tito menyatakan, dalam masalah tersebut, Polri sudah meminta ahli teknologi keterangan dan antropometri tubuh bagi menganalisis keaslian dan kecocokan gambar dan hasilnya disebut cocok dengan tersangka.

Terkait aturan, ia mengatakan, pasal pornografi tak harus menunggu materi ponografi tersebar ke publik. Ia menuturkan, pihak pengirim dan penerima mampu segera dijerat dengan pasal tersebut tanpa harus menunggu materinya viral.

Baca juga: Polri: Tidak Mungkin Ada Kriminalisasi Ulama

Berbeda dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yg mengharuskan materinya viral.

“Sekarang terminologi ulama. Kalau pendapat aku ini cuma digunakan bagi membuat image sedemikian rupa bahwa polisi dianggap main hakim sendiri atau katakanlah memakai politik hukum,” ujar mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu.

“Saya menyampaikan bahwa kami berlakukan asas equality before the law. Persamaan di hadapan hukum. Tanpa memandang status sosial, laki-laki atau perempuan, pangkat atau jabatan,” lanjut Tito.

TV Komnas HAM ke Kemenko Polhukam Soal Kriminalisasi Ulama

Sumber: http://nasional.kompas.com

Terima kasih telah membaca berita Kerap Dituduh Melakukan Kriminalisasi Ulama, Ini Jawaban Kapolri. Silahkan Komentar dibawah. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.