Istana Tolak Intervensi Hak Angket KPK

 Nasional

JAKARTA, – Pihak Istana Kepresidenan menolak mengintervensi hak angket atau hak penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yg tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ketika melakukan audiensi dengan para guru besar dari berbagai perguruan tinggi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Para guru besar yg tergabung dalam Guru Besar Anti-korupsi hadir di Istana meminta agar Presiden Jokowi bersikap soal hak angket yg dianggap mampu melemahkan KPK.

Namun, Teten menyatakan bahwa pemerintah tak dapat ikut campur soal hak angket yg digulirkan DPR.

“Pemerintah tentunya memahami, kalau itu katanya wilayah legislatif kan, wilayah parlemen. Sehingga kalau diminta intervensi pada wilayah yg tak bidangnya, itu tak baik juga,” kata Juru Bicara Guru Besar Anti-korupsi Asep Saefudin, usai rapat tertutup selama beberapa jam.

Baca: Para Guru Besar Minta Jokowi Bersikap Keras soal Pansus Angket KPK

Menurut Asep, Teten cuma meminta para guru besar buat mengawasi proses hak angket agar berjalan dengan prosedur yg seharusnya.

Dengan demikian, hak angket ini diharapkan tak mengarah pada pelemahan KPK.

“Pak Teten menyatakan kalau itu ( hak angket) berjalan karena itu memang keputusan DPR, ya silahkan saja. Toh juga secara hukum tak ada efek pada KPK. Jadi kalau pun KPK nanti harus dipanggil, misalnya oleh hak angket, ya aku pikir tiba saja,” ujar Asep.

Asep mengatakan, para guru besar memaklumi seandainya pihak Istana atau pemerintah enggan mengintervensi hak angket.

Namun, ia menilai, seharusnya Presiden Joko Widodo dapat meminta partai pendukungnya bagi menghentikan hak angket.

Baca: Jokowi Setuju Ada Perbaikan dan Pembenahan KPK

Apalagi, partai pendukung hak angket sebagian besar adalah pendukung pemerintah.

“Beliau didukung oleh partai yg cukup dominan, ya tentunya mampu saja mempengaruhi,” ujar Asep.

Selain Asep Saefudin, guru besar yang lain yg juga hadir yakni Riris Sarumpaet dari (UI), Mayling Oey (UI) dan Sulistyowati (IPB).

Namun dalam siaran pers yg dibagikan, dicantumkan juga 396 nama guru besar yg mendukung aksi ini.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta jangan sampai ada pikiran bagi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika dimintai tanggapannya terkait hak angket KPK.

Di sisi lain, Jokowi juga menegaskan bahwa hak angket adalah wilayah DPR. Pansus Angket KPK tetap berjalan meskipun dikritik berbagai pihak.

Pansus ini muncul pasca-penyidikan perkara korupsi e-KTP oleh KPK yg menyeret sejumlah anggota DPR.

Para pakar yg tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI cacat hukum.

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yg ditandatangani 132 pakar hukum tata negara semua Indonesia tersebut diserahkan ke KPK.

TV Langkah pansus KPK mengunjungi Lapas Sukamiskin pun dinilai semakin mencampuri urusan KPK.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Anda telah membaca berita Istana Tolak Intervensi Hak Angket KPK. Silahkan Bagikan berita ini. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.