Fahri Menyayangkan Kenaikan Dana Parpol Jadi Bagian Lobi RUU Pemilu

 Nasional

JAKARTA, – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menganggap kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) yg diusulkan pemerintah yaitu bagian dari lobi politik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. 

Ia menyayangkan langkah pemerintah yg menjadikan kenaikan dana bantuan parpol sebagai bagian dari lobi politik.

“Makanya setiap argumen kalau semakin dangkal. Semakin sedih saya, jadi bargain, sedih. Harusnya politik pembiayaan itu harus yaitu satu yg luhur dari argumen besar bukan deal jangka pendek,” ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

“Ini tak menuntaskan masalah, nanti membuat kesimpulan salah juga. Sudah dibiayai partainya masih korupsi juga. Ya terang aja, ini diperdagangkan seperti dagang sapi,” lanjut Fahri.

Baca: Wacana Kenaikan Dana Parpol Diduga Terkait Pembahasan RUU Pemilu

Padahal, kata Fahri, awalnya pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menginginkan adanya perbaikan menyeluruh dalam sistem pendanaan parpol.

Namun, dalam perjalanannya, ia menilai, keinginan pemerintah buat memperbaiki sistem pendanaan parpol tak kunjung terlihat.

Menurut Fahri, hal itu kelihatan dari belum adanya upaya pemerintah buat merevisi Undang-Undang Parpol yang bisa mencegah kadernya melakukan korupsi.

“Akhirnya dalam RUU Pemilu tak ideal posturnya. Oh akhirnya enggak terlihat pejabat publik yg baik, partainya yg baik, demokrasi kami mulai sehat korupsi mulai hilang, harusnya kan begitu” kata Fahri.

“Jadinya enggak nampak itu. Tapi undang-undang kan desainernya pemerintah, tak mampu salahkan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat kalau diajak nego dia nego,” lanjut dia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, dana bantuan buat partai politik tak mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir.

Pada tahun ini, soal peningkatakan dana parpol ini mulai dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Tjahjo mengatakan, nantinya dana yg diberikan tetap sesuai dengan perolehan suara yg diraih.

Adapun yg telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan, yakni sebesar Rp 1.000 per suara, dari awalnya cuma Rp 108.

TV “Pemerintah Jangan Mundur dari Pembahasan RUU Pemilu”

Sumber: http://nasional.kompas.com

Terima kasih telah membaca berita Fahri Menyayangkan Kenaikan Dana Parpol Jadi Bagian Lobi RUU Pemilu. Silahkan Komentar dibawah. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.