Ada Atau Tidak Ada Ahok, KJP Tidak Boleh Ditarik Tunai

 Nasional


JAKARTA, –
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menegaskan bahwa pemilik Kartu Jakarta Pintar ( KJP) tak boleh berbuat curang dengan menarik tunai. Bowo menyampaikan KJP tak mampu ditarik tunai meskipun Gubernur DKI Jakarta bukan lagi Basuki Tjahaja Purnama.

“Sistem kalian tetap masih sama, aturan KJP ini kan berdasarkan aturan pencairan bukan karena ada Pak Ahok atau tidak. Jadi kebijakan kalian masih sama,” ujar Bowo kepada , Selasa (4/7/2017) malam.

Bowo menyampaikan pencairan KJP yg legal telah diatur secara berkala oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pencairan dalam jumlah tertentu buat keperluan transportasi siswa mampu dikerjakan setiap pekan.

Namun, pencairan di gerai-gerai yg melayani pengguna KJP tak diperbolehkan.

Bowo menegaskan siswa diberi KJP agar memeroleh fasilitas pendidikan yg baik dan terpenuhinya kebutuhan bagi sekolah.

“Maka mereka ini diberi kesempatan memiliki kehormatan dan harga diri. Sudah dibantu seperti itu, tetapi kalau ternyata diselewengkan bagi kepentingan orangtuanya, kita minta data mereka ini siapa dan mulai ada tindak lanjut dari kami,” ujar Bowo.

Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki atau Ahok tegas dengan larangan tarik tunai KJP. Aturan ini dibuat agar anggaran bagi siswa tak disalahgunakan oleh para orangtua.

Ahok pun membuat aturan KJP cuma dapat digunakan buat belanja. Selain keperluan sekolah, KJP dapat digunakan bagi membeli daging sapi dan daging ayam dengan harga murah.

(baca: KJP Ditargetkan Rampung Didistribusikan Juli 2017)

TV Warga Ibu Kota hari ini (26/2) masih antre pembagian Kartu Jakarta Pintar di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Hari ini adalah hari kedua pembagian KJP. Kemarin warga juga mengantre dari pagi sampai sore. Meski sudah dibagi menjadi tiga sesi, para warga mengeluhkan lamanya menunggu hingga berjam – jam. Guna mengantisipasi adanya desak-desakan warga dan antrian yg mengular, pihak penyelenggara pun menyiapkan beberapa lantai gedung buat membagikan KJP ini. Namun, pembagian ini tetap dikeluhkan warga karena mereka tetap mengantre tanpa adanya nomor antrian. Pihak bank DKI mengimbau warga yg telah terdaftar tidak perlu takut tak kebagian karena KJP juga mulai dibagikan di sekolah. Pemandangan antrean warga mengambil KJP telah kelihatan sejak Sabtu kemarin. Warga mengantre di beberapa lantai di gedung Wali Kota Jakarta Selatan. Warga mengaku harus berdesakan buat dapat masuk ke dalam ruang serba guna Wali Kota Jakarta Selatan karena tak adanya nomor antrean. Menurut warga, sebelumnya pada tahun dulu KJP dibagikan di setiap sekolah, namun tahun ini KJP diambil di kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com

Anda sudah membaca berita Ada atau Tidak Ada Ahok, KJP Tidak Boleh Ditarik Tunai. Silahkan Komentar dibawah. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.