Reformasi Pendanaan Parpol Dinilai Bisa Cegah Potensi Korupsi

 Nasional

JAKARTA, – Pada Ramadhan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT).

Ketiga OTT tersebut yakni penangkapan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti terkait pembangunan jalan; Anggota DPRD Jawa Timur Mochaad Basuki terkait pengawasan anggaran, dan tiga anggota DPRD Kota Mojokerto.

Dalam OTT tersebut, yg terlibat adalah para kader partai politik (parpol) yg menjabat di jajaran eksekutif dan legislastif daerah.

Ridwan yaitu kader Partai Golkar, sedangkan Mochamad Basuki adalah kader Gerindra. Sementara itu, tiga anggota DPRD Kota Mojokerto yg terjaring KPK merupakan Purnomo, Abdullah Fanani, dan Umar Faruq yaitu kader PDI-P, PKB, dan PAN.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz menilai, maraknya praktik korupsi yg dikerjakan kader parpol karena adanya ketidakdemokratisan dalam pengelolaan partai.

Baca: KPK Optimistis 50 Persen Pendanaan Parpol oleh Negara Bisa Tekan Angka Korupsi

Menurut dia, hampir seluruh parpol di Indonesia dikelola oleh segelintir orang yg biasanya penyumbang terbesar bagi operasional partai.

Dengan demikian, banyak keputusan yg diambil tanpa melibatkan suara kader lainnya.

Padahal, menurut Donal, seharusnya parpol dikelola secara demokratis oleh semua kader parpol, termasuk dalam hal pendanaan.

Model pendanaan parpol yg mengandalkan pihak tertentu dengan modal besar, kata Donal, cenderung melanggengkan praktik korupsi.

Sebab, dengan model pendanaan seperti itu, kader parpol yg terbiasa mendanai partai dengan jumlah besar dituntut mencari sumber yang lain bagi memperoleh pundi-pundi rupiah.

Biasanya, kader parpol yg dibebani mendanai partai adalah mereka yg menjabat sebagai eksekutif dan legislatif.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, di partainya, biasanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI menyumbang Rp 15-20 juta per bulan.

“Hal yg sama kan juga berlaku di partai-partai lain,” ujar Arsul.

Oleh karena itu, Donal menyarankan perlu adanya reformasi model pendanaan parpol sehingga tak dikerjakan oleh sebagian orang yg memiliki modal ekonomi yg besar.

Reformasi pendanaan parpol itu mulai mengurangi potensi praktik korupsi yg dikerjakan kader partai.

Beberapa opsi yg muncul di antaranya yakni melalui peningkatan bantuan pendanaan parpol oleh pemerintah dengan syarat transparansi audit di internal parpol.

Akan tetapi, kata Donal, reformasi pendanaan parpol cuma salah sesuatu cara buat menghilangkan praktik korupsi oleh kader parpol.

Ada hal yang lain yg juga perlu dibenahi yakni gaya hidup para politisi.

“Reformasi pendanaan cuma sesuatu anak tangga menuju pembenahan partai. Ada sisi yang lain seperti gaya hidup politisi dan demokrasi internal partai yg juga turut harus dibenahi,” ujar Donal.

TV Operasi Tangkap Tangan di bulan suci Ramadhan bukanlah yg pertama terjadi. Berikut sejumlah OTT KPK ketika bulan Ramadhan.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Anda sudah membaca berita Reformasi Pendanaan Parpol Dinilai Bisa Cegah Potensi Korupsi. Silahkan Komentar dibawah. Baca juga berita lain tentang Nasional lainnya.

Related Posts

Comments are closed.